NTB Peringkat 5 Indek Kebudayaan Nasional.

NTB berada di peringkat lima, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah sebagai kabar baik bagi NTB.

 "Ada kabar baik dari BPS, kita berada di urutan kelima IPK secara nasional. Artinya kita maju dalam membangun kebudayaan", kata Umi Rohmi saat Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia di Provinsi NTB, Senin (28/10/2019) di Mataram.

Dikatakan Umi Rohmi, IPK ini tentu berkaitan erat dengan  data. Manajemen dan ketersediaan data yang baik dan berkualitas menjadi indikator untuk memperbaiki indikator dalam membangun Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional.

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS RI Gantjang Amannullah , M.A. mengakui NTB berada di peringkat lima, Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional (IPK) untuk mengukur upaya pemerintah di dalam memajukan atau membangun kebudayaan di Indonesia.

"Indeks Pembangunan Kebudayaan
sudah dilauncing oleh 3 orang eselon I. Ada Deputi PMK Bappenas, Deputi Bidang Statistik Sosiap BPS RI, Dirjen Kebudayaan," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa, ada 13 provinsi yang memiliki IPK tertinggi nasional. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi dengan nilai IPK tertinggi yaitu sebesar 73,79. Selain DIY, provinsi yang nilai IPK-nya di atas IPK nasional yakni Bali 65,39, Jawa Tengah 60,05, Bengkulu 59,95, Nusa Tenggara Barat 59,92, Kepulauan Riau 58,83, Riau 57,47.

Penilaian Indeks Pembangunan Kebudayaan memiliki indikator dengan 7 dimensi.  Antara lain  ada dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, kebebasan ekspresi budaya, budaya literasi dan gender.

Indonesia memiliki dimensi ketahanan sosial budaya yang bagus. Sedangkan yang paling lemah yaitu ekonomi budaya. Seharusnya ketahanan sosial budaya dan ekonomi budaya searah.

Indikator ekonomi budaya, porsentase penduduk yang pernah terlibat sebagi pelaku atau pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan.

Pelaku budaya di Indonesia, sebagian besar belum di apresiasi. Kegiatan kebudayaan seperti seni tari atau seni lukis tidak mendapatkan penghasilan.

Sehingga hal inilah yang menjadi provinsi Yogyakarta (DIY) atau provinsi Bali memiliki ketahanan sosial budaya dan ekonomi budaya searah. Di Yogyakarta (DIY) atau provinsi Bali misalnya, siswa SD mampu menari bali dan menghasilkan uang atau.

Di NTT, ada seni memainkan Sasando, sebenarnya bagus, indah, tapi pengunjungnya sepi. Jadi orang berekspresi belum menghasilkan apa-apa. Padahal berbicara seni sama dengan penari di Yogyakarta atau Bali.

Kemudian hal lain terkait pendidikan. Indikatornya, harus memiliki guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah. Hampir 25,37 porsen  di Indonesia minim guru yang memiliki ketrampilan mengajar muatan lokal. "Jadi guru yang memiliki ketrampilan mengajar muatan lokal bahasa daerah dan seni harus digerakan," jelasnya.

Terkait indikator pendidikan juga berkaitan dengan terakomodasi anak disabilitas untuk sekolah. Termasuk orang miskin yang sekolah. "Ini hal penting yang harus dibangun NTB," katanya

Ketahanan sosial dan agama juga di ukur. Keberaganan dan heterogen saling berbaur dan menerima antara agama dan suku menjadi nilai indikator.

Kemudian, warisan budaya seperti penggunaan pakian adat, peninggalan sejarah yang terus di lestarikan, bahasa, bangunan bersejarah harus dirawat dan dibangun dengan baik.

Kemudian budaya literasi, Harus memiliki taman baca dan antusias kegemaran dalam membaca. Ini bagian yang harus terus ditingkatkan.

Pekerjaan rumah bagi NTB dibawah kepemimpinan Dr. Zulkieflimansyah dan Wagub Dr. Hj. Sitti Rohmi untuk mencapai Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional (IPK) 37,79 porsen melewati Yogyakarta. ( Edy-Diskominfotik NTB)

Artikel Terkait